Ketua panitia kerja menyatakan bahwa regulasi ini diharapkan mampu menutup celah kebocoran data institusi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transformasi birokrasi digital di Indonesia.
DPR dan Pemerintah Sepakati Poin Krusial RUU Perlindungan Data Pribadi Sektor Publik
Komisi I DPR RI bersama perwakilan pemerintah menyepakati sejumlah poin krusial dalam pembahasan lanjutan Rancangan Undang-Undang terkait tata kelola dan keamanan data di instansi pelayanan publik. Kesepakatan tersebut mencakup kewajiban audit keamanan siber berkala serta sanksi tegas atas kelalaian pengelolaan data warga.
