Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya, Pusaran Berita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
1. Ruang Lingkup
Pedoman ini mencakup seluruh produk jurnalistik dan konten publikasi yang dikelola oleh redaksi Pusaran Berita, termasuk konten buatan pengguna (user generated content) seperti komentar pembaca dan kiriman artikel opini.
2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita
- Setiap berita yang diterbitkan melalui proses verifikasi informasi untuk memastikan akurasi fakta.
- Berita yang berpotensi merugikan pihak lain wajib menerapkan prinsip keberimbangan (cover both sides) dengan memberi ruang konfirmasi yang proporsional.
- Pengecualian verifikasi hanya berlaku apabila informasi sangat mendesak untuk kepentingan publik, bersumber dari pihak yang kredibel, dan subjek berita tidak dapat dihubungi, dengan kewajiban menyertakan keterangan bahwa berita masih memerlukan verifikasi lanjutan.
3. Konten Buatan Pengguna (User Generated Content)
- Cakra Nusantara mewajibkan registrasi dan persetujuan syarat penggunaan bagi pembaca yang ingin mengirimkan komentar atau tulisan.
- Konten yang memuat unsur fitnah, ujaran kebencian, SARA, pornografi, kekerasan, atau melanggar hak kekayaan intelektual dilarang keras dan berhak dihapus oleh redaksi.
- Redaksi wajib menindaklanjuti laporan pengaduan atas konten buatan pengguna yang melanggar ketentuan paling lambat 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
- Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab Dewan Pers.
- Setiap ralat atau koreksi wajib ditautkan pada berita asli yang dikoreksi dengan mencantumkan waktu pemuatan ralat tersebut.
- Dalam hal berita Pusaran Berita dikutip oleh media lain, tanggung jawab redaksi terbatas pada berita yang dipublikasikan di situs ini.
5. Pencabutan Berita
- Berita yang telah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau pertimbangan khusus lain berdasarkan ketetapan Dewan Pers.
- Pencabutan berita wajib disertai alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
6. Iklan dan Konten Berbayar
- Redaksi membedakan secara tegas antara produk berita jurnalistik dan materi iklan (advertorial/pariwara).
- Setiap konten berbayar wajib mencantumkan keterangan penanda seperti “Advertorial”, “Iklan”, atau “Sponsored”.
7. Hak Cipta dan Pengaduan
Redaksi menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa atau pengaduan terkait pemberitaan di Pusaran Berita dapat disampaikan secara resmi melalui kontak redaksi kami untuk diselesaikan sesuai mekanisme Dewan Pers.